Start here

Hukum Agraria

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
PP No. 11 Tahun 2010 Dan  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 04 Tahun 2010

Tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.

Sedangkan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, atau hak penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Penertiban tanah terlantar adalah suatu proses penataan kembali tanah terlantar agar dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Penetapan tanah terlantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala kantor wilayah terhadap tanah yang terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar.

Proses Penertiban Tanah Terlantar harus melalui 4 tahap :

  1. Diinventarisir
  2. Diidentifikasi dan diteliti
  3. Peringatan
  4. Penetapan

Inventarisasi

Yang melaksanakan inventarisir adalah kepala kantor wilayah. Info mengenai tanah tanah terlantar bisa dari siapa saja masyarkat, bisa dari dinas instansi, dari dinas pertanahan. Obyek inventaris, obyek itu adalah hak milik, hgu, hgu, hak pakai dan tanah yang memperoleh hak penguasaan dari pejabat tanah. Langkah untuk inventarisir :

  1. Mengumpulkan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar :

–          Data tekstual (nama, alamat, nomor, tanggal keputusan pemberian hak, letaknya, luasnya, dll)

–          Data spasial (petanya harus dilengkapi koordinatnya)

  1. Dikelompokan

Indentifikasi

Setelah pengumpulan data, lalu diidentifikasi dan diteliti. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi :

  1. Pembuktian
  2. Mengecek ke lapangan
  3. Pemegang hak diminta keterangan
  4. Menganalisis (kenapa tanah itu tidak dimanfaatkan, apakah penggunaan tanahnya sudah sesuai atau tidak)

Setelah selesai identifikasi terhadap tanah-tanah yang diduga terlantar baru diadakan upaya penertiban. Untuk penertiban ini kantor pertanahan membentuk panitia, yang disebut Panitia C. Susunan dari pantia C ini terdiri dari Ketua (kepala kantor), Sekertaris (dari kantor wilayah), Anggota (PPN dan melibatkan dinas instansi terkait DPN dan Pemda tata ruang, PU, Peratnian dan Perkebunan, Pembangunan). Panitia ini akan melakukan verifikasi tanah terlantar. Kalau di antara panitia ini ada yang menolak dalam berita acara harus mengemukakan secara tertulis apa alasannya dalam berita acara. Panitia C ini bertanggung jawab secara Yuridis dan Administratif.

Peringatan

Jika ada tanah terlantar yang telah diduga terlantar oleh Panitia C, maka akan diberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jika sebanyak 3 kali tidak juga ada perubahan perbaikan maka akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Jika sudah demikian tanah tersebut diambil oleh negara yang digunakan sebagai di bawah ini:

  1. Reorma agraria -> Landreform (penataan dan penguasaan hak tanah) dalam arti sempit biasanya dikenal sebagai Redistribusi Tanah (pembagian tanah kepada masyarakat miskin)
  2. Program strategis negara (pengembangan sektor pangan, energi dsb)
  3. Cadangan negara lainnya (sebagai relokasi bencana alam) cq BPN.

Note : Ijin lokasi untuk HGB ke Bupati jika di wilayah kabupaten. Jika Bupati sudah memberi rekomendasi ijin, maka akan keluar ijin lokasi.

Pemegang hak ini memiliki hak prioritas.

Agar penegakan hukum bisa berjalan:

  1. Perangkat hukumnya
  2. Sarananya
  3. Aparatnya
  4. Kesadaran masyarkatnya (budaya sadar hukumnya tinggi) -> budaya masyarakat tumbuh dengan baik sangat dipengaruhi oleh pendidikan.

Penetapan

Jika suatu tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional maka tanah tersebut dijadikan sebagai status quo, artinya selama dalam status tersebut tidak bisa dilakukan perbuatan apapun, harus dibaiarkan untuk sementara waktu.

Selasa, 19 Maret 2013, Pukul 17.00 WIB
Ibu Pursita, Dosen STH-Pasundan Sukabumi

Antropologi Hukum

Perkembangan Tema Kajian, Metodologi,

dan Model Penggunaannya Untuk Memahami

Fenomena Hukum Di Indonesia[1]

 

I Nyoman Nurjaya[2]

 

 

 I.    Pendahuluan

 

Warsa 1970-an dapat dicatat sebagai awal dari perkembangan pendidikan ilmu hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji fenomena-fenomena hukum dalam masyarakat sedang berkembang di Indonesia, yang dikenal kemudian sebagai disiplin sosiologi hukum (sociology of law). Nama-nama akademisi hukum seperti Soerjono Soekanto (alm.) dari UI, Satjipto Rahardjo dari UNDIP, dan Sutandyo Wignyosubroto dari UNAIR dapat dicatat sebagai para perintis pengenalan mata kuliah sosiologi hukum di fakultas-fakultas hukum di Jawa.

Kemudian, sejak warsa 1980-an dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia semakin diperkaya dengan pengenalan studi-studi hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologis. Untuk ini, T.O. Ihromi dan Valerine J.L. Kriekhoff dari UI bekerjasama dengan F. von Benda-Beckmann dari Wageningen Agriculture University the Netherlands dapat dinobatkan sebagai peletak dasar studi-studi antropologis tentang hukum yang kemudian dikenal sebagai antropologi hukum (anthropology of law, legal anthropology, anthropological study of law). Makalah bersahaja ini mencoba untuk memberi pemahaman mengenai  antropologi hukum sebagai bidang studi ilmu hukum empiris, dengan berfokus pada awal pemikiran studi-studi antropologis tentang hukum, pengembangan  konsep hukum dalam studi antropologi hukum, perkembangan tema-tema kajian antropologi hukum, metodologi antropologi hukum,  dan diskusi tema kemajemukan hukum dalam studi antropologi hukum.  

 

 

II.  Antropologi Hukum: Awal dan Perkembangan Tema Kajian  

 

Dari optik ilmu hukum, antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum.[3] Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (social control) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial (Pospisil, 1971:x, 1973:538; Ihromi, 1989:8).

 

Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirobah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat (F. von Benda-Beckmann, 1979, 1986).  

 

Awal pemikiran antropologis tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk The Ancient Law yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (the evolusionistic theory) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan: hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana (primitive), tradisional, dan kesukuan (tribal) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inherent dengan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak (Nader, 1965; Roberts, 1979; Krygier, 1980; Snyder, 1981). 

 

Tema kajian pada fase awal studi-studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologis lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (primitive), tradisional (traditional), dan kesukuan (tribal) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Sedangkan, metode kajian yang digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai armchair methodology, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk, dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin documentary data yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan-laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya (F. von Benda-Beckmann, 1989). 

 

Pada awal abad ke-20 metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan (fieldwork methodology) dalam studi-studi antropologis tentang hukum. Karya Barton, misalnya,  yang berjudul Ifugao Law yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil dari fieldwork yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon Philipina. Kemudian, muncul karya Malinowski berjudul Crime and Custom in Savage Society yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasific, dan seterusnya sampai sekarang metode fieldwork menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum. 

 

Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu ?  apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan ?; bagaimanakah hukum berujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat ?  Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel bertajuk The Cheyenne Way (1941) merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli antropologi dalam masyarakat suku Cheyenne (suku Indian) di Amerika Serikat.

 

Kemudian, Hoebel mempublikasikan The Law of Primitive Man  (1954), disusul dengan karya Gluckman mengenai hukum orang Barotse dan Lozi di Afrika, karya Bohannan mengenai hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapauku di Papua. Fase perkembangan tema studi antropologi hukum ke arah mekanisme-mekanisme peneyelesaian sengketa seperti disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase the anthropology of  dispute settlements. Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama-tama difokuskan pada kemajemukan cara-cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka. Karya Bohannan, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum negara-negara sedang berkembang.  

 

Sejak tahun 1970-an tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia,  melalui Berkeley Village Law Projects, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum. Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika  karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von Benda-Beckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat dan di pengadilan negeri di Sumatera Barat.  

 

Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan, dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial (social security), pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Studi-studi ini dikembangkan oleh AgrarianLawDepartmentWageningenAgricultureUniversity. Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa, interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase the anthropology of legal pluralism. Kecenderungan yang berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi antropologi hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (state law) dengan hukum rakyat (folk law) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa..

 

  

III. Hukum Dalam Perspektif Antropologi

 

Melalui studi-studi antropologis mengenai sistem pengendalian sosial (social control) di berbagai komunitas masyarakat di dunia, kalangan ahli antropologi memberi kontribusi yang sangat  penting dan bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Anthropologist have focussed upon micro processes of legal action and interaction, they have made the universal fact of legal pluralism a central element in the understanding of the working of law in society, and they have self-consciously adopted  a comparative and historical approach and drawn the necessary conceptual and theoritical conclusion from this choice (Griffiths, 1986:2).

 

Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-semata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial (Llewellyn dan Hoebel, 1941; Hoebel, 1954; Black & Mileski, 1973; Moore, 1978; Cotterrel, 1995).

 

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dll. (Pospisil, 1971); atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Moore, 1978). Karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (state law), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law/folk law), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekansime pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai sarana  pengendalian sosial (legal order). 

 

Studi-studi antropologis mengenai hukum diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah hukum itu ?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat ? (Nader, 1965:4; Bohannan, 1967:4; Hoebel, 1967:187; Roberts, 1979:17). Untuk menjawab pertanyaan di atas menjadi menarik untuk mengungkapkan diskusi dari dua ahli antropologi ternama, yaitu A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski, yang memberikan pandangannya masing-masing mengenai hukum, sebagaimana diuraikan dalam Nader (1965:4-5); Koentjaraningrat (1989:28-9); Moore (1978:218-223)  seperti berikut : 

 

1.    Di satu sisi, hukum dalam pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll. sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena itu, dalam masyarakat-masyarakat  bersahaja yang tidak terorganisasi secara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai hukum, ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (automatic-spontaneous submission to tradition).

 

2.    Di sisi lain, Malinowski berpendapat, bahwa hukum tidak semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (legal order) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal-balik (principle of reciprocity) dan prinsip publisitas (principle of publicity). Sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi pengikat sosial dan daya dinamis  yang menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal-balik dalam bentuk pertukaran benda dan tenaga, menggerakkan hubungan-hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat, menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin, dan juga menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama. Dari  pandangan 2 ahli antropologi di atas dapat dikatakan, bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara, maka hukum diartikan bahwa masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu Negara tidak memiliki hukum. Tetapi, kalau hukum diberi pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial  (Nader, 1965:4; Radfield, 1967:3; Pospisil, 1967:26; Bohannan, 1967:48). 

 

Wacana antropologis mengenai hukum dalam perkembangan selanjutnya memperoleh elaborasi dari kalangan antropolog yang lain. Konsep hukum yang dikemukakan Malinowski memperoleh komentar dan kritik dari Bohannan (1967:45-9), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut :   

 

1.   Mekanisme resiprositas  (reciprocity) dan publisitas  (publicity) sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bukanlah merupakan hukum seperti dimaksudkan Malinowski, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan (custom) yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.

 

2.   Pengertian hukum harus dibedakan dengan tradisi (tradition) atau  kebiasaan (custom), atau lebih spesifik  norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (ought) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kadangkala kebiasaan bisa sama dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum, tetapi  kebiasaan bisa juga bertentangan dengan norma-norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama-sama terwujud dalam bentuk norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

 

3.    Kendatipun kebiasaan dan peraturan hukum saling berbeda satu sama lain, karena  kebiasaan terwujud sebagai institusi non hukum dan peraturan merupakan institusi hukum, tetapi dalam masyarakat selalu ditemukan kedua bentuk  institusi tersebut (institusi hukum dan institusi non hukum). Norma-norma hukum dalam masyarakat cenderung mengabaikan atau menggusur atau bahkan sebaliknya memfungsikan keberadaan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi non hukum dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

 

4.    Peraturan-peraturan hukum juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sebagai institusi hukum melalui  proses pelembagaan ulang (reinstitutionalized) dan dinyatakan ulang (restated), sehingga peraturan hukum juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilembagakan kembali untuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski, maka peraturan hukum diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban bagi warga masyarakat yang lain, yang telah dilembagakan ulang menjadi institusi hukum, untuk suatu tujuan agar kehidupan  masyarakat secara terus menerus dapat berlangsung dan berfungsi dengan  keteraturan yang dikendalikan oleh institusi hukum. Karena itu, dikatakan bahwa resiprositas berada pada basis kebiasaan, tetapi kebiasaan yang telah dilembagakan sebagai norma hukum melalui tahapan yang disebut double institutionalization of norms (Bohannan, 1967:48). 

 

Lebih lanjut, konsep mengenai hukum yang dikemukakan Malinowski juga  memperoleh komentar dan kritik dari Pospisil (1967: 25-41; 1971:39-95), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut :

 

1.     Pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski dipandang terlalu luas, sehingga hukum yang dimaksudkan juga mencakup pengertian kebiasaan-kebiasaan (customs), dan bahkan semua bentuk kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan aspek religi dan juga kewajiban-kewajiban  yang bersifat  moral dalam kehidupan masyarakat.

 

2.    Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat.

 

Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (attributes of  law), yaitu :

 

(1)  Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang atoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otioritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.

 

(2)  Atribut dengan Maksud untuk Diaplikasikan secara Universal (Attribut of Intention of Universal Aplication), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut dimaksudkan  sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal.  

 

(3)  Atribut Obligasio (Attribute of Obligatio), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa  pihak  pertama memiliki hak untuk  menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk  memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup.

 

(4)  Atribut Sanksi (Attribute of Sanction), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi,  baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dll. Konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh Hoebel (1954) untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengedalian masyarakat (social control).

 

Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut. A social norm is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of phisical force by an individual or group possesing the socially recognized previlege of so acting (Hoebel, 1954:28). Dalam konteks hukum adat di Indonesia, konsep hukum yang semata-mata berdasarkan pada atribut otoritas seperti dimaksud di atas diperkenalkan oleh Ter Haar, dikenal sebagai teori Keputusan (Beslissingenleer/Decision Theory), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus-kasus sengketa dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan sengketa (Hoebel, 1979:33-4; F. von Benda Beckmann, 1979:31; Slaats & Portier, 1992: 14-5).

 

   
IV.  Metode Investigasi Hukum Dalam Masyarakat 

 

Uraian pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan-keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat, Llewellyn dan Hoebel (1941:20-1) dan Hoebel (1954:29) memperkenalkan metode penelusuran norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 cara, yaitu dengan :

 

1.   Melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (ideological method).

 

2.    Melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari,  pada waktu  mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan   tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. (descriptive method).

 

3.    Mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (trouble-cases  method).  

 

Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus-kasus sengketa sangat meyakinkan dan kaya, karena dari kasus-kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat. The trouble-cases, sought out and examined with care, are thus the safest main road into the discovery of law. Their data are most certain. Their yield is reachest. They are the most revealing (Llewellyn & Hoebel, 1941:29; Hoebel, 1954:36). 

 

Metode kasus sengketa yang diperkenal Llewellyn dan Hoebel (!941) dan Hoebel (1954)  di atas merupakan sumbangan yang berharga untuk memperkaya  metodologi antropologi dalam mengkaji fenomena-fenomena hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu, secara khusus Pospisil (1973)  mengatakan :Hoebel is regarded by Nader as one of the three leading legal anthropologycal pioneers of this century. I go even further and, without diminishing the accomplishments of the two scholars, dare to regard Hoebel as the partriarch of  the anthropology of law (Pospisil, 1973:539).

 

Kajian mengenai kasus-kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk  mengungkapkan latar belakang dari munculnya kasus-kasus tersebut, cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang ditempuh, dan nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan, materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi : kasus-kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus-kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa; kasus-kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas; dan kasus-kasus sengketa yang masih bersifat hipotetis (Nader dan Todd, 1978:8). 

 

Kasus-kasus sengketa sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri hukum masyarakat dalam studi antropologis mengenai hukum. Hal ini karena hukum bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang  dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukanlah sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam suatu sistem kehidupan masyarakat.

 

Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiris, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat (Llewellyn dan Hoebel, 1941; Hoebel, 1954). Sampai sekarang pengkajian kasus-kasus sengketa menjadi metode khas dalam studi-studi antropologis tentang hukum dalam masyarakat.

 

Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sangat sulit ditemukan kasus sengketa yang dapat dianalisa dan digeneralisasi sebagai ekspresi dari hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat dikaji interaksi-interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa.  

 

Perilaku-perilaku warga masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa  juga  menjadi wahana sosial untuk menginvestigasi norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara normal tanpa ada sengketa juga dapat menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di balik perilaku-perilaku warga masyarakat tersebut. Praktik-praktik kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial sesungguhnya merupakan kasus-kasus konkrit yang tidak diwarnai dengan sengketa. Perilaku-perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat.

 

Cara melakukan investigasi terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma pengaturan sosial seperti dimaksud di atas disebut Holleman (1986:116-7) sebagai metode kajian  kasus tanpa sengketa (trouble-less case method).   

 

 

V.  Pluralisme Hukum: Tema Kajian Antropologi Hukum   

 

Selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, studi-studi antropologis mengenai hukum juga memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (legal pluralism) dalam kehidupan masyarakat.  Dalam kaitan ini, Cotterrel (1995) menegaskan :  We should think of law as a social phenomenon pluralistically, as regulation of many kinds existing in a variety of relationships, some of the quite tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state. Legal anthropology has almost  always worked with pluralist conceptions of law (Cotterrell, 1995:306).

 

Ini berarti secara empiris dapat dijelaskan, bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (state law), juga berujud sebagai hukum agama (religious law), dan hukum kebiasaan (customary law). Tetapi, secara antropologis bentuk  mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (inner order mechanism atau self-regulation ) dalam  komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum  yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial (F. von Benda-Beckmann, 1989, 1999; Snyder, 1981; Griffiths, 1986; Hooker, 1987; K. von Benda-Beckmann & Strijbosch, 1986; Moore, 1986; Spiertz & Wiber, 1998). 

 

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama , atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial (Griffiths, 1986:1), atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975:3), atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas hukum hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat (F.von Benda-Beckmann, 1999:6). 

 

Ajaran mengenai pluralisme hukum (legal pluralism) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (legal centralism). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (state law) sebagai satu-satunya hukum  bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Griffiths (1986:12) menegaskan : The ideology of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions. To the extent that other, lesser normative orderings, such as the church,  the family, the voluntary association and the economic organization exist, they ought to be and in fact are hierarchically subordinate to the law and institutions of the state. 

 

Jadi, secara jelas ideologi sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma-norma hukum lokal yang secara  nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan sering lebih ditaati dari pada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (state law). Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan. Dengan meminjam kata-kata dari Griffiths (1986:4) dinyatakan:  Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the  name of  a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted  of a social group.  

 

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem-sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (state law) dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan sistem hukum agama (religious law) dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam kaitan ini, Tamanaha (1992:25-6) memberi komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem-sistem hukum yang lain, seperti berikut :

 

1.    Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism), karena walaupun dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarkhi sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) yang berlangsung di negara-negara jajahan seperti dideskripsikan oleh Hooker (1975).

 

2.    Sedangkan, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teroti Living Law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law) dari tatanan normatif (Sinha, 1993:227; Cotterrell, 1995:306), yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism).

 

3.    Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori Semi-Autonomous Social Field yang diintroduksi Moore (1978) mengenai kapasitas kelompok-kelompok sosial (social field) dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya. Karena itu, Griffiths kemudian mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore (1978) : Legal pluralism refers to the normative heterogenity attendant upon the fact that social action always take place in a context of multiple, overlapping “semi-autonomous social field”. Sementara itu, hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths kemudian menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum  kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-makanisme pengaturan sendiri  seperti yang diintroduksi Moore (1978), yaitu: Law is the self-regulation of  a  ‘semi-autonomous social field’ (Tamanaha, 1992:25).  

 

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (state law) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses,  dan institusi hukum dalam masyarakat : A variety of interacting, competing normative orders-each mutually influencing the emergence and operation of each other’s rules, processes and institutions (Kleinhans & MacDonald, 1997:31).

 

 

VI.  Catatan Penutup: Model Penggunaan Antropologi Hukum di Indonesia 

 

Hukum dalam perspektif antropologis merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat (Black & Mileski, 1973:6; Black,1976:6, 1984:2). Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971:x). Jadi, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan. We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We must have some idea of  how society  works before we can have a full conception of what  law is and  how it works (Hoebel, 1954:5). 

 

Kenyatan ini memperlihatkan, bahwa hukum  menjadi salah satu produk kebudayaan yang tak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dll. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (the legal system) yang diintroduksi Friedman (1975:14-5, 1984:5-7) seperti berikut :

 

1.    Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (structure of legal system) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif),  institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara,  yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (substance of legal system) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat  yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (legal culture)  seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

 

2.    Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan  perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisi-tradisi (traditions), dan norma-norma informal  (informal norms) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 

Dengan mengkaji  komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (social field) tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; kultur hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan  kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum.

 

Kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi kinerja sistem hukum, yang kadangkala dapat merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih lebih menampilkan segi-segi tertentu, sehingga dengan mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum bekerja sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat (Friedman, 1984:12). 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat. Karena itu, salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerja lapangan (fieldwork methodology) untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa. 

 

Ciri khas yang lain dari antropologi hukum adalah penggunaan pendekatan holistik (holistic approach) dengan selalu mengkaitkan fenomena hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi, dll. dalam investigasi dan analisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

 

Selain itu, metode perbandingan hukum (comparative method) juga menjadi ciri khas antropologi hukum, dengan melakukan studi perbandingan antara sistem-sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia.  Dalam kaitan dengan yang disebut terakhir, hukum adat di Indonesia tidak sama dengan antropologi hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (folk law atau customary law) yang menarik untuk dikaji melalui studi antropologi hukum, seperti juga sistem-sistem hukum rakyat asli (indigenous law) yang dapat ditemukan  di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika,  dll. dengan menggunakan metode studi perbandingan (comparative study). Jadi, hukum adat (adat law) adalah sistem hukum khas Indonesia yang dapat dijadikan obyek kajian untuk memahami sistem hukum rakyat yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan  masyarakat sebagai cerminan pluralisme hukum dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.  

 

Karakter khas lain dari antropologi hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada proses-proses mikro (micro processes) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik dalam mengkaji kemajemukan hukum dalam masyarakat sangat membantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum dan bekerjanya hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial, ideologi, dll. Implikasi dari karakteristik metodologi antropologi hukum seperti disebutkan di atas adalah : jika studi-studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh-menyeluruh dan holistik, maka studi antropologi hukum harus difokuskan paling tidak pada 4 (empat) aspek kajian pokok sekaligus (sebagai satu kesatuan), yaitu  mulai dari kajian :

 

1.    Proses Pembuatan Hukum (Law Making Process);

 

2.    Norma Hukum / Peraturan Perundang-undangan (Legal Norms);

 

3.    Pelaksanaan Hukum (Law Implementation/Application); dan

 

4.   Penegakan Hukum (Law Enforcement).   

 

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum akan memberi pemahaman bagaimana petarungan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, religi, termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (negara-negara/lembaga-lembaga internasional) mempengaruhi masa-masa perdebatan dan pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan  mensahkan (dari lembaga ekskutif) suatu produk hukum negara (state law). Selain itu, akan diamati dan dicermati apakah proses pembuatan hukumnya sudah melalui mekanisme yang benar, seperti dimulai dengan membuat background paper, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya ?; apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (puclic consultation) oleh ekskutif dan dengar pendapat (hearing) sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen stakeholders sebelum persetujuan oleh legislatif dan pensahan oleh eksekutif dilakukan ?.

 

Dengan demikian, proses-proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma-norma hukumnya.    Kajian pada tingkatan norma-norma hukumnya, produk peraturan perundang-undangan,  akan memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip-prinsip yang dianut  dari suatu produk hukum /peraturan perundang-undangan. Kaitan dengan studi antropologi hukum yang berfokus pada pluralisme hukum, akan dicermati apakah prinsip-prinsip penting, seperti : informed-consent  principle,  prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal (indigenous tenurial rights), dan prinsip pengakuan atas kamajemukan hukum (legal pluralism) sudah diatur secara eksplisit dalam norma-norma hukumnya.

 

Hal-hal krusial di atas akan dapat terjawab selain dengan mencermati dan mengkritisi norma-norma hukumnya, juga dengan meniti kembali proses pembuatannya ketika berlangsung di tingkat ekskutif dan legislatif.  

 

Kajian pada tingkatan implementasi hukum (law implementation) dan tingkatan penegakan hukum (law enforcement) dapat memberi pemahaman mengenai apakah di satu segi aparat pelaksana hukum dan penegak hukum secara konsisten dan konsekuen sudah melaksanakan norma-norma hukum  sebagai bagian dari kewenangan, kewajiban, dan tugas-tugasnya; dan di segi lain apakah masyarakat secara konsisten mematuhi dan mentaati hukum yang mengatur perilaku mereka, sehingga dapat dicermati apakah hukum berlaku secara efektif atau mungkin berlangsung sebaliknya menjadi tidak efektif. Pada tingkatan ini akan dapat dipahami bagaimana aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, religi, sosial, bahkan ideologi partai atau tekanan negara/lembaga internasional mempengaruhi kinerja pelaksanan hukum maupun penegakan hukum berlangsung dalam masyarakat.

 

Selain itu, dapat dikritisi dengan pendekatan antropologi hukum apakah hukum negara cenderung mendominasi, menggusur, mengabaikan, atau memarjinalisasi eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) dalam proses implementasi dan penegakan hukum negara melalui politik pengabaian kemajemukan hukum (the political of legal pluralism ignorance); atau mungkin berlangsung dan diberlakukan secara berdampingan (co-existance) dalam suasana yang harmoni? 

 

ooooo

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Allot, A and R. Woodman Gordon (Eds), People’s Law and State Law, Foris Publication, Dordrecht, Holland, 1975.

Bohanan, Paul, Justice and Judgememt Among The Tiv, OxfordUniversity Press, London, 1957.

Bohanan, Paul (Ed), Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict, The Natural History Press, New York, 1967.

Comaroff and Simon Roberts, Rules and Processes, The Cultural Logic of Disputes in An African Context, The University of Chicago, Chicago-London, 1981.

F. von Benda-Beckmann, Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through Time in Minangkabau, West Sumatera, Martinus Nijhoff, The Hague, 1979.

F. von Benda-Beckmann, “From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies”, dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hal. 67-75.

Griffiths, John, “What is Legal Pluralism”, dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, pp. 1-56.

Hoebel, E. Adamson, The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics, Antheum, New York, 1968.

Ihromi, T. O., Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984.Ihromi, T.O (Ed)., Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Koentjaraningrat, “Antropologi Hukum”, dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, Jakarta, 1989, hal. 26-34.

Krygier, Martin, “Anthropological Approaches”, dalam Eugene Kamanke and Alice Erh-Soon-Tay (Eds), Ideas and Ideologies, Law and Social Control, Edward Arnold Ltd. London, 1980, pp. 27-59.

K. von Benda-Beckmann and F. Strijbosch (Eds), Anthropology of Law in The Netherlands, Essays on Legal Pluralism, Foris Publications, Dordrecht-Holland, 1986.

Llewellyn, K.N. and E.A. Hoebel, The Cheyenne Way, Conflict and Case  Law in Primitive Jurisprudence, University of Oklahoma Press, 1941.

Malinowski, B., Crime and Custom in Savage Society, Kegal Paul, Trench and Trubner, London, 1926.

Moore, Sally F., Law As Process, An Anthropological Approach, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1978.

Nader, Laura (Ed), The Ethnography of Law, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological  Association, 1965.

Nader, Laura and Harry F. Todd Jr., The Disputeing Process-Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, 1978.

Pospisil L., Anthropology of Law, A Comparative Theory, Harper & Row Publisher, London, 1971.

Roberts, Simon, Order and Disputes, An Intriduction to Lagal Anthropology, Penguin Books Ltd. Harmondworth, England, 1979.

Starr, June and Jane F. Collier, History and Power in The Study of Law, New Direction in Legal Anthropology, CornelUniversity Press, Ithaca and London, 1989.

[1]    Makalah dipresentasikan dalam Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum, yang  diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), pada tanggal 28-30 Agustus 2003 di Hotel Rudian, Cisarua, Bogor.

[2]    Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

[3]    Istilah antropologi Hukum dalam berbagai referensi berbahasa Inggris merupakan terjemahan dari Anthropology of  Law ( Pospisil, 1971;  K. von Benda-Beckmann & F. Strijbosch, 1979; Snyder, 1981); atau Legal Anthropology (Bohanan, 1989; Roberts, 1979; Krygier, 1980; F. von Benda-Beckmann, 1989; Starr & Collier, 1989); atau  the Anthropological Study of Law (Nader, 1965; 1969; Gulliver, 1969).

source :

situs http://editorsiojo85.wordpress.com/2009/03/31/antropologi-hukum/ dalam situs taufiqnugroho.blogspot.com/2008/04/antropologi-hukum.html – 223k

Hukum Perkawinan Di Indonesia

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Berkaitan dengan materi kuliah Antrologi Hukum

HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Beberapa ahli memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.

Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius.Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.

1. PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA

Ketentuan tentang Perkawinan diatur dalam KUHPer psl 26 s/d 102 BW. Dalam psl 26 BW, menyebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan –hubungan keperdataannya saja.

Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang (BW), sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara 2 pihak , yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam UU.

a. Syarat-syarat Perkawinan

1. Syarat Materiil Absolut , antara lain :

– Pihak2 calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (psl 27 BW);

– Masing2 pihak harus mencapai umur min yang ditentukan oleh UU, laki2 18 tahun, perempuan 15 tahun (psl 29 BW);

– Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (psl 34 BW);

– Harus ada izin dari pihak ketiga

– Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (psl 28 BW);

2. Syarat Materiil Relatif, antara lain :

– Tidak ada hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda);

– Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel; (persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak di ikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan).

– Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai untuk ketiga kalinya.

3. Syarat Formil ; syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

b. Asas-asas Perkawinan

Hukum perkawinan yang diatur di dalam KUHPer berdasarkan agama Kristen, memiliki beberapa asas, al :

1. Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami (Psl 27 BW) ; ”Dalam waktu yang sama seorang laki2 hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami”.

2. Hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataan, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil;

Menurut BW perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor catatan sipil, sedangkan perkawinan yang dilakukan berdasarkan tata cara agama saja tidak dianggap sah.

3. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga. (Psl 28 BW)

4. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan UU. Berdasarkan ketentuan Psl 199 KUHPer, perkawinan bubar/putusnya perkawinan karena :

a. Kematian, yaitu suami/istri meninggal dunia;

b. Ketidak hadiran ditempat atau kepergian suami/istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh sumai/istri;

Bepergian selama 10 tahun ini dapat diperpendek menjadi 1 tahun, apabila :

1. Kepergian menumpang kapal dan kapal tersebut telah hancur,hilang.

2. Kepergian ke tempat berbahaya, mis : malapetaka gunung meletus, perang dll. Dan di yakini bahwa yang pergi sudah musnah.

c. Keputusan hakim/pengadilan sebagai akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun , yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil;

d. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu dari bubarnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan2 bersama antara suami istri tidak diperbolehkan.

Sebab2/ alasan2 perceraian antara lain :

– Zina (Overspel);

– Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja;

– Dikenakan hukuman selama 5 tahun, dan

– Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

5. Perkawinan hanya sah, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU, yaitu : syarat materil da syarat formil.

6. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.

7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya;

8. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri;

c. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.

Menurut sistem KUHPer, harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan :

1. bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain;

2. kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;

3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga kalo salah satu faillit, yang lain tidak bersangkut;

4. atas utang-utang yang mereka buiat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Sedangkan bentuk perjanjian kawin menurut KUHPer, harus dibuat dengan akta Notaris. Selain itu perjanjian kawin harus dilakukan sebelum perkawinan, karena setelah pelangsungan perkawinan dengan cara apa pun juga, perjanjian kawin itu tidak dapat diubah.

Di dalam KUHPer terkandung asas-asas bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya, asalnya tidak bertentangan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Batalnya Perkawinan

Suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan), bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke Pengadilan.

Dalam KUHPer, dikatakan bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan uu disyaratkan adanya keputusan pengadilan.

2. PERKAWINAN MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974

A. Dasar Perkawinan (Psl 1 s/d 5 UUP)

Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di mana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing2 dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturaan perundangan yang berlaku.

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (psl 3 UUP). Namun Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (poligami).

Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Tetapi pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

b. Istri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan2 hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Prinsip Perkawinan yaitu calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

B. Syarat-syarat Perkawinan (Psl 6 s/d 12 UUP)

Syarat untuk dapat melangsungkan Perkawinan, (psl 6 UUP) yaitu :

a. Pekawinan harus didasarkan atas persetujuan ke 2 calon mempelai;

b. Seorang yang belum mendapat umur 21 tahun harus mendapat izin kedua ortu;

c. Apabila salah seorang dari ke 2 ortu telah koit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izincukup diperoleh dari ortu yang masih hidup/ yang mampu menyatakan kehendaknya.

d. Apabila ke 2 ortu telah koit, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.

e. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang2 tersebut diatas, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang2 yang berbeda pendapat di atas.

f. Batas umur untuk perkawinan adalah pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Tapi ada dispensasi kepada Pengadilan terhadap penyimpangan diatas. (psl 7 UUP).

g. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 dan 4 UU ini (psl 9 UUP).

h. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini (psl 10 UUP).

i. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu /masa iddah (Psl 11 UUP);

Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Mengenai waktu tunggu, diatur dalam PP No.9/1975, yaitu sbb :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 130 hari;

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu;

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang inkrach, sedangkan perkawina yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Larangan Perkawinan (psl 8 UUP), bagi kedua calon, yaitu :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (sdr, sdr ortu, sdr nenek);

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;

c. Berhubungan semeda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri) ;

d. Berhubungan sdr dengan istri/ sebagai bibi/ kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

e. Berhubungan sesusuan (ortu susuan, anak susuan, sdr dan bibi susuan);

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya/peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

C. Pencegahan Perkawinan (Psl 13 s/d 21 UUP)

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun para pihak yang dapat mencegah perkawina , yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;

b. Saudara;

c. Wali Nikah;

d. Wali;

e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai

f. Pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Batalnya Perkawinan ( Pasal 22 s/d 28 UUP)

Suatu perkawinan dapat dibatalkan/fasid, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami /istri;

b. Suami / Istri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

E. Perjanjian Perkawinan (Psl 29 UUP)

Calon suami dan calon istri yang melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, dengan memenuhi syarat-syarat berikut ini :

a. di buat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;

b. dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat;

c. isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

d. mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;

e. selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah;

f. perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Isi perjanjian perkawinan misalnya :

a. mengenai penyatuan harta kekayaan suami dan istri, penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami dll.

b. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, misalnya dalam perjanjian ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuata hukum;

c. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas agama, misalnyan dalam perjanjian ditentukan istri ata suami tetap bebas bergaul dengan laki2 atau perempuan lain di luar rumah tangga mereka;

d. Isi perjanjian tidak boleh melanggar batas kesusilaan, misalnya dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dll.

Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsipil antara ketentuan yang di atur KUHPer dengan UUP. Dalam KUHPer ditentukan apabila tidak diadakan perjanjian, sejak perkawinan dilangsungkan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Sebaliknya dalam UUP, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan, sejak perkawinan dilangsungkan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri tetap dikuasai masing-masing pihak (Psl 35 UUP)

F. Hubungan Hukum Antara Suami dan Istri (Psl 30 s/d 34 UUP)

a. Hak suami-istri, antara lain :
1. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat ;

2. Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum;

3. Suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya.

b. Kewajiban Suami- Istri, antara lain :

1. Suami dan istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

2. Suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama;

3. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, memberikan bantuan lahir bathin antara satu sama lain;

4. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak- anak sebaik-baiknya samapai mereka dapat berdiri sendiri atau kawin.

c. Kewajiban dan Kedudukan suami istri, antara lain :

1. Suami wajib melindungi istri dan memberi nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan ;

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

3. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

G. Kedudukan Anak dan Hubungan Ortu dan Anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan istri ialah lahirnya anak. Akibat perkawinan dan segala permasalahannya tentu tidak lepas dengan status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terikat tali perkawinan yang sah maupun hubungan suami isteri di antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.

Anak Sah ( Pasal 42 UUP )

Menurut ketentuan pasal tersebut ada 2 macam anak sah, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ada 2 kemungkinannya :

a. setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil kemudian melahirkan anak;

b. sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu, sesudah dilangsungkan perkawinan, istri melahirkan anak.

2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan.

Dalam hal ini, istri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah perceraian itu si istri melahirkan anak. Di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,menyebutkan bahwa anak yang sah adalah :

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

b. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah adalah timbulnya hubungan hukum antara ortu dan anak. Ortu mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak ( kekuasaan ortu ) dan sebaliknya.

Anak Tidak Sah ( Pasal 43-44 UUP)

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”. Sedangkan anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah;

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.

2. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Anak di luar nikah atau dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 43 ayat 1 UUP dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Di samping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir”.

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan istrinya).

Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Sangkalan ini hanya dapat dikemukakan oleh suami berdasarkan permohonan pengesahan dari pihak yang berkepentingan ( istri atau keluarga dari istri).

Hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah.

Jadi dapat di simpulkan, yang termasuk anak yg lahir di luar pernikahan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

2. Anak yg dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria / lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili’an (diingkari) oleh suaminya.

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Mengenai hak waris bagi anak di luar perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : ”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya). H. Harta Benda Dalam Perkawinan ( Pasal 35-37 UUP )

Harta benda dalam perkawinan, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan;

2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang di bawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan;

3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.

I. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya ( Pasal 38-41 UUP )

Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu karena :

1. Kematian

2. Perceraian

3. Putusan Pengadilan

1. Putusnya Perkawinan karena kematian

Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah ” cerai mati ”.

Putusnya Perkawinana karena perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu ” cerai gugat ” dan ” cerai talak ”.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah tidak berhasil didamaikan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian adalah :

a) Berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b) Pergi selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah

c) Setelah perkawinan mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat;

d) Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat;

e) Mendapat cacad badan atau penyakit lain yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;

f) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Catatan : Alasan perceraian dalam Pasal 116 KHI mencantumkan 6 hal yang tersebut dalam UUP, tetapi ada dua alasan tambahan yaitu: Suami melanggar talik talak dan peralihan agama (murtad yang menyebabkan terjadinya percekcokan).

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan2 tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang Pengadilan. Bagi yang beragama islam, perceraian yang dilakukan di depan PA adalah cerai talak. Sedangkan yang beragama islam dan yang non muslim, perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri dengan surat gugatan perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan , menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.

a) Cerai Talak (Pasal 117-122 KHI)

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

** Macam-macam talak.

(1) Talak Raj’i, yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami masih berhak merujuk dalam masa iddah.

(2) Talak Ba’in:

– Talak ba’in Shughraa, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk meski dalam masa iddah, tetapi boleh dengan akad nikah baru.

– Talak ba’in Kubraa, yaitu talak ketiga kalinya, tidak dapat dirujuk dan dinikah.

(3) Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Talak semacam ini hukumnya halal.

(4) Talak Bid’i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan keadaan haid atau dijatuhkan dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri. Talak semacam ini hukumnya haram.

b) Gugatan perceraian, yaitu setiap bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

J. Perkawinan Campuran ( Psl 57 UUP)

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran ini dapat dilangsungkan di Luar Negeri dan dapat pula di Indonesia. Kalo di indonesia harus menurut UUP No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan campuran di catat oleh Pegawai pencatat yang berwenang.

Yang beragama Islam : Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTCR).

Yang beragama non islam : Pegawai kantor catatan sipil. Hak Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

pertanyaan.

Apakah seorang ibu bisa kehilangan hak asuh atas anaknya yang belum berusia 12 tahun,yang telah diputuskan di pengadilan pada saat perceraian? Kalau bisa, apa saja faktor-faktor penyebabnya? Dan mungkinkah hak asuh anak berpindah ke orangtua dari pasangan yang telah bercerai apabila keduanya dianggap tidak layak mengasuh sang anak?

Jawaban:

Seorang ibu dapat saja kehilangan hak asuh atas anaknya yang belum berusia 12 tahun pada putusan perceraian.

Hukum Nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mengatur khusus mengenai faktor-faktor seorang ibu dapat kehilangan hak asuhnya, demikian pula tidak diatur siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun.

Jika mengacu pada ketentuan Hukum Islam di mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hukum perkawinan, berdasarkan pasal 105 huruf a, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak Ibu-nya. Namun, berdasarkan pasal 156 huruf c, seorang Ibu dapat kehilangan hak asuh atas anak apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan (semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak dibebankan pada Bapak si Anak menurut kemampuannya).

Hak asuh atas anak dapat saja berpindah dari pemegang hak asuh yang semula ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hak asuh atas anak pada dasarnya hanya diberikan kepada Bapak atau Ibu dari si Anak. Oleh karena itu, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik Bapak atau Ibu. Pemberian hak asuh kepada salah satu dari orang tua si Anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si Anak yang tidak mendapat hak asuh. Dalam hal terjadinya perceraian kekuasaan orang tua terhadap anak terus berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perwalian terhadap anak. Perwalian baru akan muncul apabila kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang tua si Anak atau karena kekuasaan orang tua tersebut dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Kakek dan/atau nenek dari si Anak hanya dapat berperan dalam hal Perwalian, bukan dalam hak asuh atas anak dimana kekuasaan orang tua masih berperan.

Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua terhadap orang tua lain (Ibu kepada Bapak si Anak atau Bapak terhadap Ibu si Anak), kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si Anak yang sudah dewasa.

Dalam KHI Pasal 156 huruf a, diatur mengenai penggantian kedudukan Ibu yang memegang hak pemeliharaan atas anak. Hal ini dilakukan apabila Ibu dari si Anak meninggal dunia. Ia dapat digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu, misal nenek dari pihak Ibu si Anak;

2. ayah si Anak;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah;

4. saudara perempuan dari Anak tersebut;

6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah.

PERJANJIAN PERKAWINAN

Hal Pokok. Perjanjian Perkawinan tunduk pada ketentuan yang ketat dan harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum perkawinan. Sesudah pelangsungan perkawinan maka Perjanjian Perkawinan tidak dapat dirubah lagi. Apa yang boleh dimuat dan apa yang tidak boleh dimuat dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian kawin yang tidak dilarang undang – undang . Janji – janji dalam janji kawin yang dilarang batal dan harus dianggap sebagai tidak berbuat tetapi tidak mengurangi sahnya janji kawin. Mulai berlakunya dan pengaruh janji kawin. Janji perkawinan berlaku mulai berlaku semenjak pelangsungan perkawinan dan untuk itu tidak diperbolehkan ditetapkan saat lain. Kebersamaan untung rugi Undang-undang hanya mengatur 2 bentuk khusus, yaitu kebersamaan keuntungan dan kerugian dan kebersamaan buah -buah dan penghasilan. Bukti benda pemasukan. Baik pada kebersamaan untung atau rugi manapun pada pengaturan lain dari berhubungan hukum para suami isteri haruslah ditetapakan yang termasuk dalam harta bersama dan apa yang termasuk harta pribadi atau dari suami atau isteri. Pertanggungan jawab untuk hutang-hutang. Pertanggungan jawab untuk hutang baik ke dalam manapun keluar dan menuju ke berbagai masalah. Terutama dalam menghadapi kebersamaan untung atau rugi oleh karena itu Undang-Undang mengenai hal ini hanya menentukan sesuatu yang sangat samar–samar.

Pemutusan kebersamaan untung dan rugi. Hak-hak ganti rugi pada pemutusan kebersamaan, maka untung & rugi dibagi atau dipikul sama rata. Hak reprise yaitu apabila dalam kebersamaan (untung dan rugi) telah menyeludup bezit pribadi dan suami mempunyai hak dari kebersamaan itu. Kebersamaan buah dan penghasilan. Yang penting pada kebersamaan buah dan penghasilan bahwa hanya hal yang ada dalam kebersamaan untung dan rugi diterima sebagai “keuntungan” itu saja yang menjadi bersama, dan sama sekali tidak ada pemikulan bersama mengenai kerugian, kalau ada kerugian itu beban suami.

Kebersamaan “inbudel” (harta bergerak) “Verblij-vingsbeding” dan sebagainya (janji penyimpangan) . Inbudel ialah semua barang-barang bergerak yang termasuk dalam rumah tangga dan perabot rumah seseorang, kecuali koleksi-koleksi. Peniadaan setiap kebersamaan. Mengenai berbagai bagian dari harta kekayaan sering kali tidak jelas dan ada keragu-raguan dapat ditentukan milik istri atau suami harta benda tersebut. Dalam keadaan demikian barang itu sulit dimasukkan kedalam harta bersama. Hukum harta-perkawinan internasional dan traktat mengenai hukum harta-perkawinan. Dalam traktat tentang hukum harta perkawianan hanya berlaku bagi beberapa Negara, kita dapati aturan yang sesuai dengan yang tersebut di atas. Pemberian keuntungan berkenaan dengan perkawinan. Undang-Undang memberi beberapa peraturan sehubungan dengan pemberian keuntungan pada pristiwa perkawinan dan membedakannya menjadi Pemberian-pemberian di antara para calon suami-istri mengenai barang-barang yang sekarang sudah ada ; Penghadiahan-penghadiahan karena ada yang meninggal dunia ; Pemberian-pemberian dari pihak ketiga.

9. Hukum Harta-Perkawinan Pada Perkawinan Kedua Atau Selanjutnya Asas hukum pada perkawinan kedua atau selanjutnya. Pada hakekatnya akibat hukum yang melekat pada perkawinan kedua adalah sama dengan akibat itu terhadap perkawian pertama. Kedudukan hukum istri adalah sama dan juga hokum harta perkawinannya tunduk pada peraturan sama. Terhadap aturan ini Undang-undang hanya memberikan suatu perkecualian yang penting

Berbagi cara (system) tidak mencegah suami atau istri kedua menerima lebih banyak dari “boedel” bersama dari suatu bagian warisan anak menurut Undang-Undang, juga dari ¼ nya hanya pemberian keuntungan tidak boleh lebih tinggi.

10. Pemisahan Benda

Hal yang pokok. Pemisahan barang selama perkawinan sebagai upaya hukum yang berdiri sendiri, upaya yang dapat digunakan istri apabila suami menyalahgunakan kekuasaan besar yang ada padanya terhadap harta kekayaan dan apabila suami bersalah melalaikan pengurusan barang secara baik

11. Perceraian

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian antara lain :

– Alasan karena berzina dan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
– Gugurnya hak menuntut perceraian.
Alasan gugurnya hak menuntut perceraian ialah keadaan rujuk sebelum atau selama berperkara. Selain itu juga karena kematian salah satu pihak.
– Prosedur perceraian. Sebagian dari aturan formal yang berhubungan dengan prosedur perceraian kita dapatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai kompetensi pengadilan dan hakim dan kompetensi dalam hal meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, tindakan selama perkara berjalan, pendaftaran keputusan.

– Akibat perceraian.

Karena cerai maka perkawinan dibubarkan sehingga gugurlah semua akibat perkawinan. Harta perkawinan bersama bubar dan gugur kekuasaan marital dari suami juga dengan kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu rumah
12. Perpisahan Meja Dan Ranjang

Hal yang pokok Perpisahan meja dan ranjang seakan hal yang lebih kurang dari suatu perceraian. Kekhususan lebih lanjut. memberi lantaran untuk mengemukakan beberapa catatan mengenai alasan-alasan : Pertama apakah yang disebut “perbuatan-perbuatan yang melebihi batas” tentunya tidak semua penyelewengan dalam hidup perkawinan senantiasa merupakan perbuatan yang melampaui batas “perbuatan atau kelakuan yang bersifat sedemikian sungguh-sungguh dan sedemikian menganggu sehingga pihak suami atau istri yang terkena menurut akal yang normal tidak lagi wajib untuk meneruskan hidup perkawinan itu” Mengenai Hukum perceraian international. Segi internasional hukum perceraian meliputi salah satu dari traktat Den Hag yaitu perceraian orang asing dinegeri Belanda digantungkan pada hukum nasional orang asing itu atau Undang-Undang Belanda.

13. Kebapakan Dan Soal Keturunan.

Soal keturunan pada umumnya, ialah hubungan antara anak dengan orang tua atau lebih luas dari itu : antara di satu pihak para anak dilain pihak para orang tua beserta nenek moyang mereka. Keturunan itu sah atau tidak. Anak-anak yang tidak sah dalam beberapa hal disahkan. Anak-anak yang tidak sah dapat dibagi menjadi 2 golongan [1] Anak luar kawin (zina) [2] Anak luar kawin yang diakui oleh bapaknya. Keturunan yang sah artinya sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain. Sahnya anak dapat disangkal oleh suami dalam beberapa hal, dimana KUHPdt. memuat peristiwa bahwa anak memang telah lahir selama perkawinan tetapi anak itu hamil sebelum kelangsungan perkawinan. Bukti sahnya keturunan dan berturut turut soal membenarkan adanya dan meragukan status. Keharusan untuk mengemukakan bukti sahnya keturunan bisa melalui berbagai cara misalnya biasa terjadi pada acara dalam mana dituntut pengakuan atas hak-hak, yang memilik sesorang sebagai anak sah juga diluar sesuatu perkara dipengadilan orang dapat saja berkepentingan untuk menetapkan sahnya keturunannya. Pengesahan anak luar kawin, dapat dilakukan menurut cara perkawinan orang tuanya atau diakui pada kelangsungan perkawinan oleh bapaknya atau bisa pula disahkan dengan surat pengesahan jika bapaknya lalai mengakui anak itu selambatnya pada kelangsungan perkawinan. Kedudukan hukum dari anak luar kawin, diantara anak luar kawin dengan ibunya ada hubungan keperdataan hanya karena adanya kenyataan kelahiran anak itu tetapi anak itu dengan bapaknya barulah ada hubungan keperdataan setelah anak itu diakui bapaknya.

Hal khusus mengenai pengakuan, cara pengakuan anak luar kawin oleh bapaknya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, selagi si ibu masih hidup. Untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan dirinya sebagai bapaknya, atau orang asing dalam pengakuan tidak benar berusaha memperoleh keuangan. Pengakuan didalam praktek, masih perlu dikemukakan beberapa catatan yaitu berhubungan dengan kemungkinan, bahwa pengakuan itu dilakukan oleh orang yang bukan pembuah si anak. Dalam Praktek hal itu sering kali terjadi dan itu membuka kemungkinan Adopsi. Suatu perbuatan hukum diadakan oleh pembentuk Undang-Undang Belanda. Kedudukan hukum anak yang lahir karena zinah [sumbang], maka anak demikian tidak mempunyai hubungan keperdataan bersifat hukum kekeluargaan bahkan terhadap ibunya sedangkan bapaknya tidak dapat mengakui, terhadap tuntutan pemeliharaan, anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya tidak dapat mengharapkan apa-apa dari bapak itu.

14. Kekerabatan Darah Dan Ipar

Peristilahan dan akibat akibat hukum, memberi definisi menurut Undang-Undang, menunjukan cara pemakaian yang sudah ketinggalan zaman. Pasal-pasal tersebut tdk banyak membantu penjelasan, karena itu cukup diberi catatan sebagai berikut :

1. Terjadinya kekerabatan sama, apakah para kerabat yang menyebabkan adanya kekerabatan pada waktu berlangsungnya perkawinan

2. Mengenai segi kekerabatan sedarah dan semenda ada akibat hukumnya

3. Untuk pemahaman yang baik bagi penghitungan derajat dianjurkan membuat silsilah asal usul dari mana orang dapat membaca derajatnya.

4. Kekerabatan karena darah menurut kodrat dalam umumnya hanya berarti dalam derajat pertama.

Adanya kekerabatan pada waktu pelangsungan perkawinan sudah ada [hidup] atau orang yang baru ada [lahir] selama berlangsungnya perkawinan. Apabila terjadi pemutusan perkawinan tidak lagi timbul kewangsaan [kekerabatan] sehingga sesudah pemutusan perkawinan tersebut kerabat siibu yang lahir tidak menjadi kerabat semenda dari bapak.

Kekuasaan Orang Tua. Yang termasuk dalam hukum anak yaitu semua yang menyangkut dengan keadaan belum dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian. Kepada orang tua diwajibkan nafkah [alimentasi] yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan. Orang tua berhak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua berhenti apabila : Anak telah berumur 21 tahun ; Perkawinan orang tua putus ; Kekuasaan orang tua terputus oleh hakim, karena memberi pendidikan yang buruk ; Pembebasan dari kekuasaan orang tua, karena anak tidak bisa diatur lagi.

Sumber:

CHANDRA MAHARANI SH.MH, BAHAN KULIAH HUKUM PERDATA

IDHAM SH,MH, BAHAN KULIAH PERKAWINAN ISLAM

sumber situs: http://orpals.blogspot.com

Jadwal Kuliah Semester IV

Senin      : 1. Hukum Adiministrasi Negara (Bpk. Dudi), 2. Antroplogi Hukum (Bpk. Tarya)

Selasa    : 1. Hukum Agraria Khusus (Ibu Pursita), 2. Hukum Pidana (Ibu Heni)

Rabu      : 1. Lembaga Negara (Bpk. Amri), 2. Bahasa Sunda (Bpk. Cucu)

Kamis     : 1. Hukum Perikatan (Bpk. Yana)

Jum’at    : 1. Hukum Dagang (Bpk. Muladi)

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

2013

 

Sudah dua minggu saya lewati masa kuliah pada semester IV ini. Sayang sekali saya tidak bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa teladan. Harap maklum, sebab saya sendiri bukan mahasiswa yang murni hany bertugas untuk belajar dan kuliah. Di samping kuliah, ada kewajiban yang harus saya dahulukan, yaitu bekerja.

Semangat saya dalam belajar tidak dipengaruhi oleh pekerjaan saya. Artinya, saya tidak mencari permakluman agar dianggap wajar bila saya tidak bisa mengikuti dengan maksimal dalam perkuliahan. Justru ini menjadi tantangan bagi saya agar tidak dipandang remeh baik dari teman kuliah ataupun dari dosen.

Saya kuliah bukan hanya sekadar mencari gelar. Ilmu dalam perkuliahan itulah yang sengaja saya cari. Saya yakin, bila kita bersungguh-sungguh dalam kuliah, itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Maka, pola pikir kita pun makin maju, dewasa dan menambah kualitas diri.

 

Assalamualaikum

Terima kasih sudah mampir di blog wordpress ini. Apa yang akan lihat dalam blog ini adalah berisi catatan harian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kampusku. Kebetulan saya sedang duduk di bangku Sekolah Tinggi Hukum Pasundang Sukabumi dan sekarang sudah ada di Semester IV.

Sebetulnya saya sudah lama punya keinginana untuk membuat blog baru khusus membahas kehidupan sehari-hariku di dunia kampus. Tentu saja, nanti saya akan banyak menulis ulasan-ulasan tentang hukum, sebab secara kebetulan saya kuliah di fakultas hukum dan memang saya suka dunia hukum.

Saya yakin, dengan menuliskan kembali apa yang kita dapat dari perkuliahan, itu adalah wujud dari kesungguhan belajar seseorang. Banyak pula manfaat yang bisa diperoleh dari membuat blog yang membahas seputar dunia kampus, di antaranya; punya catatan perkuliahan secara online yang bisa diakses dimana saja walau tidak membawa buku catatan kuliah asal terkoneksi dengan internet, dengan menulis berarti kita mencoba untuk memahami lebih dalam, membuat ingatan pelajaran semakin tajam dan tahan lama, dan masih banyak manfaat positif yang lain.

Akhir kata, semoga usaha saya dalam menjaga konsistensi untuk menjadi penulis bisa terjawab dengan blog ini.

Terima kasih atas kunjungannya. ^-^